Assalamualaikum Wr.Wb, SELAMAT DATANG di BLOG DUNIA MADRASAH Semoga kita selalu dalam Lindungan-Nya Amiiin...

Breaking News

Selasa, 10 September 2019

Administrasi Madrasah / Sekolah

Assalamualaikum wr.wb
Salam sejahtera semoga kita selalu diberi keberkahan dan senantiasa diberi kenikmatan Iman Islam amiiin...

Sebelumnya DUNIA MADRASAH meminta maaf selama ini belum sempat UPDATE artikel dikeranakan berbagai macam kesibukan, dan tidak lepas pula admin DUNIA MADRASAH mengucapkan terima kasih sebanyak banyaknya para dumai khususnya bloggermania yang telah menyempatkan mampir diwebsite DUNIA MADRASAH yang tentunya masih banyak kerurangannya, akan tetapi dengan kekurangan ini kami akan berusaha memperbaikinya Insya Allah atas ijin-Nya...

kali ini sesuai judul artikel DUNIA MADRASAH akan memposting terkait Administrasi Madrasah / sekolah dengan harapan lewat website ini bisa menjadi ladang amal baik (amal yang sholeh) amiiin...

baiklah bagi yang membutuhkan silahkan unduh sesuai judul linknya sebagaimana biasanya :


Format Pemetaan KD kelas 1
Format Pemetaan KD kelas 2
Format Pemetaan KD kelas 3
Format Pemetaan KD kelas 4
Format Pemetaan KD kelas 5
Format Pemetaan KD kelas 6

Jurnal Harian kelas 1 Semester 1
Jurnal Harian kelas 2 Semester 1
Jurnal Harian kelas 3 Semester 1
Jurnal Harian kelas 4 Semester 1
Jurnal Harian kelas 5 Semester 1
Jurnal Harian kelas 6 Semester 1

Jurnal Harian kelas 6 Tema 6
Jurnal Harian kelas 6 Tema 7
Jurnal Harian kelas 6 Tema 8

Jurnal Harian kelas 5 Tema 6
Jurnal Harian kelas 5 Tema 7

Jurnal Harian kelas 4 smt 2

Jurnal Harian kelas 3 Tema 5
Jurnal Harian kelas 3 Tema 6
Jurnal Harian kelas 3 Tema 7
Jurnal Harian kelas 3 Tema 8

Jurnal Harian kelas 2 Tema 5
Jurnal Harian kelas 2 Tema 6
Jurnal Harian kelas 2 Tema 7
Jurnal Harian kelas 2 Tema 8

Jurnal Harian kelas 1 Tema 5
Jurnal Harian kelas 1 Tema 6
Jurnal Harian kelas 1 Tema 7
Jurnal Harian kelas 1 Tema 8

Kisi - kisi PTS PAI kelas 1
Kisi - kisi PTS PAI kelas 2
Kisi - kisi PTS PAI kelas 3
Kisi - kisi PTS PAI kelas 4
Kisi - kisi PTS PAI kelas 5
Kisi - kisi PTS PAI kelas 6


Prota kelas 1
Prota kelas 2
Prota kelas 3
Prota kelas 4
Prota kelas 5
Prota kelas 6 



 

SEMOGA BERMANFAAT jangan lupa share agar bisa saling berbagi...


https://www.duniamadrasah.web.id/

Baca selengkapnya ...

Rabu, 07 Agustus 2019

EMIS Semester Gasal

Tutorial EMIS Tahun Pelajaran
2019 / 2020



PPDB

1. Masuk akun emis dengan alamat : 
   http://emispendis.kemenag.go.id/emis_madrasah/

2. Gunakan User EMAIL dan Password yang sudah terdaftar
3. Klik dasbord KESISWAAN Siswa Aktif

   sebagaimana contoh gambar dibawah ....


https://www.duniamadrasah.web.id/





















4. Klik Siswa Baru dipojok kanan Atas
    sebagaiman contoh gambar dibawah


https://www.duniamadrasah.web.id/







5. Isilah data siswa sesuai dengan data yang dimiliki siswa baru
   a. data siswa baru yang perlu disiapkan
      1. Akte
      2. KK
      3. Ijazah (bila siswa lulusan PAUD, RA atau TK)



https://www.duniamadrasah.web.id/










6. SAVE / SIMPAN jika semua sudah dirasa cukup data yang diinput
   atau batalkan jika memang ada kesalahan input



https://www.duniamadrasah.web.id/










MUTASI MASUK
1. Klik dasbord KESISWAAN Siswa Aktif
   sebagaimana contoh gambar dibawah ....

https://www.duniamadrasah.web.id/







2. Cari dengan menggunakan NPSN sekolah asal



https://www.duniamadrasah.web.id/










Salam Dunia Madrasah
Selamat Bekerja...

Semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan amiiin...

Baca selengkapnya ...

Kamis, 18 Juli 2019

Persyaratan dan Tata Cara Pendirian PAUD

Syarat dan Tata Cara Pendirian PAUDUntuk menjawab pertanyaan Anda, kami akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (“UU Sisdiknas”), Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (“Permendiknas 58/2009”), dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (“Permendikbud 84/2014”).



Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.[1]



PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.[2] PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.[3]



Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.[4] Berikut uraian kelimanya:



1.   Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.[5]

2. Taman Kanak-kanak Luar Biasa yang selanjutnya disingkat TKLB adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan khusus bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 5 (lima) dan 6 (enam) tahun.[6]

3.    Kelompok Bermain (“KB”) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) dan 4 (empat) tahun.[7]

4.    Taman Penitipan Anak (“TPA”) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.[8]

5.  Satuan pendidikan anak usia dini sejenis (“SPS”) adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan, dan atau kesejahteraan sosial.[9]



Persyaratan Pendirian PAUD

Pendirian satuan PAUD adalah proses atau cara mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.[10] Satuan PAUD dapat didirikan oleh:[11]

a.    pemerintah kabupaten/kota;

b.    pemerintah desa;

c.   orang perseorangan;

d.    kelompok orang; atau

e.    badan hukum.



Kami kurang mendapatkan informasi yang lengkap dari Anda, siapakah pihak yang akan mendirikan PAUD tersebut dan Satuan PAUD jenis apakah yang akan didirikan. Untuk mempermudah jawaban, kami asumsikan bahwa PAUD didirikan oleh kelompok orang dan jenis Satuan PAUD yang akan didirikan adalah PAUD non formal seperti, KB/TPA/SPS.



Pendirian Satuan PAUD oleh kelompok orang wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.[12]



Persyaratan pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas:[13]

a.    persyaratan administratif; dan

b.    persyaratan teknis



Persyaratan administratif pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas:[14]

a.    fotokopi identitas pendiri;

b.    surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah; dan

c.    susunan pengurus dan rincian tugas



Persyaratan teknis pendirian KB/TPA/SPS terdiri atas:[15]

a.    hasil penilaian kelayakan;

b.    Rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun.



Hasil penilaian kelayakan yang dimaksud meliputi:[16]

a.    dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB/TPA/SPS yang sah atas nama pendiri;

b.   dalam hal pendiri adalah badan hukum, wajib melampirkan fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk; dan

c.    data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB/TPA/SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pembelajaran.



Jadi untuk pendirian PAUD (KB/TPA/SPS) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. Persyaratan teknis terdiri dari hasil penilaian kelayakan dan rencana pencapaian standar penyelenggaraan KB/TPA/SPS paling lama 5 (lima) tahun. Tidak ada aturan yang secara eksplisit mengatur mengenai syarat jumlah peserta didik yang harus dipenuhi jika ingin mendirikan PAUD (KB/TPA/SPS).



Standar PAUD meliputi pendidikan formal dan nonformal yang terdiri atas:[17]

a.    Standar tingkat pencapaian perkembangan;

b.    Standar pendidik dan tenaga kependidikan

c.    Standar isi, proses, dan penilaian; dan

d.    Standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.



Sebuah PAUD Jalur Pendidikan Nonformal persyaratan standar sarana dan prasarananya meliputi:[18]

1.   Kebutuhan jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani, dengan luas minimal 3 m2 per peserta didik.

2.   Minimal memiliki ruangan yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas anak yang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar, dan kamar mandi/jamban yang dapat digunakan untuk kebersihan diri dan BAK/BAB (toileting) dengan air bersih yang cukup.

3.    Memiliki sarana yang disesuaikan dengan jenis layanan, jumlah anak, dan kelompok usia yang dilayani.

4.    Memiliki fasilitas permainan baik di dalam dan di luar ruangan yang dapat mengembangkan berbagai konsep.

5.    Khusus untuk TPA, harus tersedia fasilitas untuk tidur, mandi, makan, dan istirahat siang.



Jadi sebuah PAUD yang sesuai dengan standar yaitu jumlah anak didik sesuai dengan sarana yang disediakan.



Sementara itu, terkait dengan pendirian PAUD menggunakan gedung Posyandu, sepanjang penelusuran kami tidak ada aturan mengenai pendirian PAUD pada bangunan Posyandu. Sebuah PAUD akan dinilai layak jika mempunyai dokumen hak milik, sewa, atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan PAUD (KB/TPA/SPS) yang sah atas nama pendiri.



Prosedur Pendirian PAUD

Mekanisme pendirian satuan PAUD oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:[19]

a.   Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada kepala dinas atau kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD.

b. Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1.    data mengenai perimbangan antara jumlah TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;

2.    data mengenai perkiraan jarak TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan di antara TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat;

3.    data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK/TKLB, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani;

4.    ketentuan penyelenggaraan satuan PAUD ditetapkan oleh pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

c.   Berdasarkan hasil telaahan tersebut, kepala dinas:

1.    memberi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD; atau

2.    memberi rekomendasi kepada kepala SKPD atas permohonan izin pendirian satuan PAUD.

d.    Kepala dinas atau kepala SKPD menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD paling lama 60 sejak permohonan diterima kepala dinas.



Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

            

Dasar hukum:

1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang

     Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 3.  Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014
    
 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. [1] Pasal 1 angka 14 UU Sisdiknas[2] Pasal 28 ayat (1) UU Sisdiknas[3] Pasal 28 ayat (2) UU Sisdiknas[4] Pasal 1 angka 3 Permendikbud 84/2014[5] Pasal 1 angka 4 Permendikbud 84/2014[6] Pasal 1 angka 5 Permendikbud 84/2014[7] Pasal 1 angka 6 Permendikbud 84/2014[8] Pasal 1 angka 7 Permendikbud 84/2014[9] Pasal 1 angka 8 Permendikbud 84/2014[10] Pasal 1 angka 2 Permendikbud 84/2014[11] Pasal 2 ayat (1) Permendikbud 84/2014[12] Pasal 3 ayat (2) Permendikbud 84/2014[13] Pasal 5 ayat (1) Permendikbud 84/2014[14] Pasal 5 ayat (2) Permendikbud 84/2014[15] Pasal 5 ayat (3) Permendikbud 84/2014[16] Pasal 5 ayat (4) Permendikbud 84/2014[17] Pasal 1 ayat (1) Permendiknas 58/2009[18] Nomor V Poin A 2.2 Lampiran Permendiknas 58/2009[19] Pasal 7 Permendikbud 84/2014


1. Permen No.58 Tahun 2009

2. UUD RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional


https://www.duniamadrasah.web.id/2019/07/permendikbud-ri-no-84-tahun-2014.html

Baca selengkapnya ...

PERMENDIKBUD RI No. 84 Tahun 2014 (Tentang Satuan Pendidikan PAUD)






www.duniamadrasah.web.id PAUD

Baca selengkapnya ...

Kamis, 04 Juli 2019

ADM_Pendidikan


Administrasi di DUNIA PENDIDIKAN merupakan tuntutan bagi GURU,  oleh karena itu DUNIA MADRASAH kali ini membuat salah satu contoh Administrasi, karena keterbatasan, tapi bagi yang membutuhkan lengkap Administrasi GURU silahkan Hubungi www.duniamadrasah.web.id atau klik tombol HOME...


Administrasi kelasan

Daftar Nilai SMT

Daftar Penyerahan Ijazah

Remidial


https://www.duniamadrasah.web.id/p/hubungi-saya.html












CONTOH Nilai Semester



Baca selengkapnya ...

Senin, 24 Juni 2019

Juknis Penilaian Hasil Belajar MI






KONSEP PENILAIAN
 

A. Pengertian Penilaian

Berkaitan dengan penilaian terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Penilaian yang dilakukan oleh guru hendaknya

    tidak hanya penilaian atas pembelajaran (assessment of learning),
    melainkan juga penilaian  untuk pembelajaran (assessment for learning)
    dan penilaian sebagai pembelajaran ( assessment as learning)
 

2. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi
   dasar(KD) padaKompetensiInti(KI), yaitu KI-1, KI-2, KI-3, dan KI-4.
3. Penilaian menggunakan acuan kriteria,yaitu penilaian yang
   membandingkan capaian peserta didik dengan criteria kompetensi
   yang ditetapkan.Hasi 1penilaian seorang peserta didik,baik formatif
   maupun sumatif,tidak dibandingkan dengan hasil peserta didik
   lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang
   ditetapkan. Kompetensi yang ditetapkan merupakan ketuntasan
   belajar minimal yang disebut juga dengan kriteria ketuntasan
   minimal (KKM).
4. Penilaian dilakukan secara terencana dan berkelanjutan,artinya
   semua indikator diukur,kemudian hasilnya dianalisis untuk
   menentukan KD yang telah dan yang belum dikuasai peserta didik,
   serta untuk mengetahui kesulitan belajar peserta didik.
5. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut, berupa
   program remedial bagi peserta didik dengan pencapaian kompetensi
   dibawah ketuntasan dan program pengayaan bagi peserta didik yang
   telah memenuhi ketuntasan.Hasil penilaian juga digunakan sebagai
   umpan balik bagi guru untuk memperbaiki proses pembelajaran.

B. Tujuan Penilaian
   Tujuan penilaian hasil belajar di madrasah antara lain:
1. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam aspek sikap,
   aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang sudah dan belum
   dikuasai peserta didik.
2. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik
   dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, satu
   semester, satu tahun, dan akhir masa studi pada satuan pendidikan.
3. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat
   penguasaan kompetensi peserta didik sesuai kriteria ketuntasan
   minimal (KKM) yang ditetapkan.
4. Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuanberikutnya.

C. Fungsi Penilaian
   Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki fungsi untuk memantau
   kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan
   perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
   Berdasarkan fungsinya penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi:

1. Formatif
   Penilaian formatif merupakan penilaian yang menyediakan informasi
   kepada peserta didik dan guru untuk digunakan dalam memperbaiki
   kegiatan pembelajaran serta memperbaiki kekurangan hasil belajar
   peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hasil dari
   kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk
   memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan pembelajaran
   pada pertemuan berikutnya.

2. Sumatif
   Penilaian sumatif merupakan jenis penilaian yang orientasinya
   adalah mengumpulkan informasi tentang pembelajaran yang
   dilakukan pada rentang waktu tertentu atau pada akhir suatu unit
   pelajaran. Informasi tersebut digunakan untuk menentukan
   keberhasilan belajar peserta didik pada akhir semester, satu tahun
   pembelajaran, atau akhir masa pendidikan di satuan pendidikan.
   Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan
   nilai rapor, kenaikan kelas dan keberhasilan belajar peserta didik dari
   satuan pendidikan.

3. Evaluatif
   Penilaian berfungsi untuk mengevaluasi pengelolaan pembelajaran
   pada unit kelas maupun satuan pendidikan.


D. Acuan Penilaian
   Ada dua jenis acuan penilaian yang dipakai dalam mengelompokan
   peserta didik yaitu:
   1. Penilaian Acuan Norma (PAN)
      Penilaian Acuan Norma ialah penilaian yang membandingkan hasil
      belajar setiap peserta didik terhadap hasil dalam kelompoknya.
      PAN digunakan untuk menentukan status setiap peserta didik
      terhadap kemampuan peserta didik lainnya. Artinya, PANdigunakan
      apabila ingin mengetahui kemampuan peserta didik di dalam
      komunitasnya seperti di kelas, madrasah, dan lain sebagainya.
      PAN menggunakan kriteria yang bersifat "relative".
      Artinya, selalu berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi dan atau kebutuhan pada
      waktu tersebut. Nilai hasil dari PAN tidak mencerminkan tingkat
      kemampuan dan penguasaanpeserta didik tentang materi
      pembelajaran yang diujikan, tetapi hanya menunjukanposisi peserta
      didik dalam kelompoknya. Misalnya kelompok cepat, sedang atau lambat.
   2. Penilaian Acuan Kriteria (PAK)
      Penilaian Acuan Kriteria (PAK) biasanya disebut juga criterion
      eva/uationadalah pengukuran keberhasilan peserta didik dengan
      menggunakan kriteriatertentu yang telah ditetapkan. Dalam
      pengukuran ini peserta didik dibandingkan dengan kriteria yang telah
      ditentukan terlebih dahulu dalam tujuan pembelajaran, bukan
      dengan penampilan peserta didik yang lain. Keberhasilan peserta
      didik tergantung pada penguasaan materi atas kriteria yang telah
      dijabarkan dalam item-item pertanyaan guna mendukung tujuan
      pembelajaran. Dengan PAK setiap peserta didik dapat diketahui apa
      yang telah dan belum dikuasainya. Melalui penilaian ini kita dapat
      mengembangkan alat ukur untuk mengetahui berhasil atau tidak
      suatu proses pembelajaran dengan cara mengadakan tes diawal
      pembelajaran (pretest) dan tes pada akhir pembelajaran (postest). Dari
      basil perbandingan kedua tes tersebut akan diketahui seberapa besar
      materi yang bisa diterima peserta didik dalam kegiatan pembelajaran.

E. Pendekatan penilaian
   Penilaian konvensional cenderung dilakukan hanya untuk mengukur
   hasil belajar peserta didik. Dalam konteks ini, penilaian diposisikan
   seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran.
   Dalam perkembangannya penilaian tidak hanya mengukur basil
   belajar,namun yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu
   meningkatkan kompetensi peserta didik dalam proses pembelajaran.
   Oleh karena itu, penilaian perlu dilaksanakan melalui tiga pendekatan,
   yaitu penilaian atas pembelajaran (assessment oflearning), penilaian
   Juknis Penilaian Hasil Belajar MI 1 6
   untuk pembelajaran (assessment forlearning), dan penilaian sebagai
   pembelajaran (assessmentas learning). Penilaian atas pembelajaran
   dilakukan untuk mengukur capaian peserta didik terhadap kompetensi
   yang telah ditetapkan.Penilaian untuk pembelajaran memungkinkan
   guru dalam menggunakan informasi tentang kondisi peserta didik
   untuk memperbaiki pembelajaran, sedangkan penilaian sebagai
   pembelajaran memungkinkan peserta didik melihat capaian dan
   kemajuan belajarnya untuk menentukan target belajar.
   Pada penilaian konvensional, assessment of learning paling dominan
   dibandingkan assessment forlearning dan assessment aslearning.
   Penilaian dalam Kurikulum 2013 diharapkan sebaliknya, yaitu lebih
   mengutamakan assessmentas learning dan assessment for learning
   dibandingkan assessment of learning.
   Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah
   proses pembelajaran selesai. Penilaian ini dimaksudkan untuk
   mengetahui pencapaian hasil belajar setelah peserta didik selesai
   mengikuti proses pembelajaran. Berbagai bentuk penilaian sumatif
   seperti ulangan akhir semester, ujian madrasah, dan ujian nasional
   merupakan contoh assessment of learning.
   Assessmentfor learning dilakukan selama proses pembelajaran
   berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan
   proses pembelajaran. Dengan assessment for learning guru dapat
   memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik,
   memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya.
   Assessment for learning merupakan penilaian proses yang dapat
   dimanfaatkan oleh guru untuk meningkatkan kinerjanya dalam
   memfasilitasi peserta didik. Berbagai bentuk penilaian formatif,
   misalnya tugas-tugas di kelas, presentasi, dan kuis, merupakan contohcontoh assessment for learning.

F. Prinsip Penilaian
   Dalam melakukan penilaian hasil belajar agar hasilnya dapat diterima
   oleh semua pihak, baik yang dinilai, yang menilai, maupun pihak lain
   yang akan menggunakan hasil penilaian, maka kegiatan penilaian harus
   merujuk kepada prinsip-prinsip penilaian, sebagai berikut.

1. Sahih
   Agar penilaian sahih atau valid, yaitu mengukur apa yang ingin
   diukur, maka harus dilakukan berdasar pada data yang
   mencerminkan kemampuan yang diukur.

2. Objektif
   Penilaian tidak dipengaruhiolehsubjektivitaspenilai. Karena itu,
   perludirumuskan petunjuk teknispenilaian (rubrik) sehingga dapat
   menyamakan persepsi penilai dan meminimalisirsubjektivitas.

4. Adil
   Penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik
   karena perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat,
   status social ekonomi,gender,golongan dan hal-hal lain. Perbedaan
   hasil penilaian semata-mata harus disebabkan oleh berbedanya
   capaian hasil belajar peserta didik pada kompetensi yang dinilai.

5. Terpadu
   Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen
   yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.

6. Terbuka
   Prosedur penilaian dan criteria penilaian harus terbuka, jelas dan
   dapat diketahui oleh siapapun yang berkepentingan.Dalam era
   keterbukaan seperti sekarang, pihak yang dinilai yaitu peserta didik
   dan pengguna hasil penilaian berhak mengetahui proses dan acuan
   yang digunakan dalam penilaian, sehingga hasil penilaian dapat
   diterima oleh semua pihak.

7. Menyeluruh dan berkesinambungan
   Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan
   menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk
   memantau perkembangan kemampuan peserta didik.

8. Sistematis
   Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap denganmengikuti
  langkah-langkah baku.

9. Beracuan Kriteria
   Penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi menggunakan acuan
   kriteria. Artinya untuk menyatakan seorang peserta didik telah
   kompeten atau belumbukan dibandingkan terhadap capaian temanteman atau kelompoknya,
   melainkan dibandingkan terhadap criteria
   minimal yang ditetapkan. Peserta didik yang sudah mencapai criteria
   minimal disebut tuntas, dapat melanjutkan pembelajaran untuk
   mencapai kompetensi berikutnya, sedangkan peserta didik yang
   belum mencapai criteria minimal wajib menempuh remedial.

10. Akuntabel
    Penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik,
    prosedur maupun hasilnya.


PENILAIAN OTENTIK

A. Penilaian Otentik
   Penilaian otentik (authentic assessment) adalah proses pengumpulan dan
   pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta
   didik, yang dilakukan secara komprehensif yang meliputi ranah sikap
   spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan.

B. Lingkup Penilaian Otentik
 
   1. Sikap Spiritual dan Sosial
      Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada ranah sikap
      spiritual dan sikap sosial

   2. Pengetahuan
      Sasaran pada kemampuan berpikir Anderson dan Krathwohl
      membagi enam katagori dimensi proses kognitif yang merupakan
      revisi dari Taxonomy of Educational Objectives

   3. Keterampilan
      Sasaran penilaian hasil belajar oleh pendidik pada keterampilan
      abstrak berupa kemampuan belajar


KETUNTASAN BELAJAR

A. Ketuntasan Belajar
   Ketuntasan Belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan
   ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan
   penguasaan substansi yaitu ketuntasan belajar KD yang merupakan
   tingkat penguasaan peserta didik atas KD tertentu pada tingkat
   penguasaan minimal atau di atasnya, sedangkan ketuntasan belajar
   dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan dalam
   setiap semester, setiap tahun pelajaran dan tingkat satuan pendidikan.
   Ketuntasan Belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta
   didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang
   diikutinya dalam satu semester. Ketuntasan Belajar dalam setiap tahun
   pelajaran adalah keberhasilan peserta didik pada semester ganjil dan
   genap dalam satu tahun ajaran. Ketuntasan dalam tingkat satuan
   pendidikan adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi
   seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan pendidikan untuk
   menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.
   Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat,
   yakni predikat Sangat Baik (A), Baik (B), Cukup (C) dan Kurang (D)

B. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
   Kriteria Ketuntasan Minimal ditentukan oleh satuan pendidikan
   mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dengan
   mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata
   pelajaran dan kondisi satuan pendidikan. KKM dirumuskan dengan
   memperhatikan 3 (tiga) aspek, yaitu kompleksitas materi/kompetensi,
   intake (kualitas peserta didik), serta daya dukung satuan pendidikan.

1. Aspek kompleksitas materi/kompetensi yaitu memperhatikan
   kompleksitas KD dengan mencermati kata kerja yang terdapat pada
   KD tersebut dan berdasarkan data empiris dari pengalaman guru
   dalam membelajarkan KD tersebut pada waktu sebelumnya.
   Semakin tinggi aspek kompleksitas materi/kompetensi, semakin
   rendah nilai KKM-nya.

2. Aspek daya dukung antara lain memperhatikan ketersediaan guru,
   kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran
   yang diampu, kompetensi guru (misalnya hasil uji kompetensi guru),
   rasio jumlah peserta didik dalam satu kelas, sarana prasarana
   pembelajaran, dukungan dana dan kebijakan madrasah. Semakin
   tinggi aspek daya dukung, semakin tinggi pula nilai KKM-nya.

3. Aspek intake yaitu memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat
   diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil ujian pada jenjang
   pendidikan sebelumnya, hasil tes awal yang dilakukan oleh
   madrasah, atau nilai rapor sebelumnya. Semakin tinggi aspek
   intake, semakin tinggi pula nilai KKM-nya.
   Secara teknis prosedur penentuan KKM pada Satuan Pendidikan sebagai berikut.
 
   1. Menetapkan KKM per-KD
   2. Menetapkan KKM matapelajaran
   3. Menetapkan KKM tingkatan kelas pada satuan pendidikan
      Untuk memudahkan menentukan KKM,perlu dibuat skala penilaian
      yang disepakati oleh guru mata pelajaran. Berikut disajikan skala
      penilaian pilihan pertama.


DUNIA MADRASAH


Salam DUNIAMADRASAH

Baca selengkapnya ...
Designed Template By Blogger Templates - Powered by MUHAIMIN_silmi